Abstrak Karya Ilmiah

TRANSFORMASI DEMOKRASI DAN OTONOMI
DALAM TATA PEMERINTAHAN DESA MENGWI
ERA TRANSISI:
PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

Oleh:
I Wayan Gede Suacana
Program Studi Doktor Kajian Budaya
Universitas Udayana Denpasar, 2008

ABSTRAK

Penelitian ini membahas “Transformasi Demokrasi dan Otonomi dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Era Transisi: Perspektif Kajian Budaya”. Latar belakangnya adalah pergeseran pendekatan negara dalam kebijakan tentang desa pasca kekuasaan Orde Baru. Dalam era ini muncul kebijakan demokratisasi dan desentralisasi hingga ke tingkat desa. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana di desa-desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan transformasi demokrasi dalam tata pemerintahan desa era transisi, menjelaskan transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa era transisi, dan menganalisis implikasi serta makna transformasi demokrasi dan otonomi desa bagi pengembangan tata pemerintahan.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Peneliti menggali berbagai bentuk transformasi demokrasi dan otonomi dalam tata pemerintahan desa yang terjadi pada era transisi. Tahapan pertama, dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Tahapan kedua, memilih teori untuk mengkaji data. Tahapan ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahapan keempat, melakukan penulisan dan konstruksi hasil penelitian. Teori yang digunakan adalah teori Demokrasi, Demokrasi Politik, Demokrasi Substansial, Desentralisasi, dan Budaya Politik. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Transpolitika dan Postrukturalisme.
Hasil penelitian. Pertama, demokrasi desa dalam era transisi pertama (1998-1999) kebanyakan masih bersifat seragam, tidak begitu banyak pilihan dalam pelaksanaan demokrasi desa. Otonomi desa masih terbelenggu dalam pola sentralistis, homogen dengan struktur yang hierarkis. Kedua, dalam era transisi kedua (2000-2004) peran badan perwakilan desa menjadi sangat demokratis yang disertai dengan perluasan otonomi desa. Ketiga, dalam era transisi ketiga (2005-2008) demokrasi bertransformasi kembali ke pola prosedural yang disertai penguatan kembali kontrol pemerintah supradesa. Keempat, transformasi demokrasi dan otonomi desa berimplikasi pada tuntutan akan penguatan institusi-institusi demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat dan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan responsif terhadap kepentingan rakyat. Kelima, transformasi demokrasi dan otonomi desa bermakna pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam tata pemerintahan desa. Kehadiran masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam berbagai organisasi sosial desa telah berperan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa. Kondisi ini sekaligus sebagai arus balik hegemoni negara melalui pemerintah supradesa yang berlangsung hingga era transisi pertama.
Kata-kata kunci: transformasi demokrasi dan otonomi, relasi kuasa supradesa-desa, dinamika tata pemerintahan desa, kajian budaya

ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIS PENGEMBANGAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Strategic Management Analysis of Developing
Local Government Performance

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada 1997

ABSTRACT

The aim of this research is to look to what are the strategic issues which can be formulated in implementing to try out of regional autonomy at Second Level of Badung Regency, and what are an alternative strategic which can be performed to solve the various strategic issues for developing a perfomance of Local Government of Badung Regency.
By using a case study approach in organizing, data collection method with: observation, interview, documentation and the analysis step: reduction, data representation and the conclusion/verification making by explaining some alternative strategies for develoving a performance of local government.
Based on Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis can be established a six strategic issues which must be handled as soon, namely; human resources, administrative leadership and managerial capability, organization development and change, Regional Management Information System (RMIS), work system and procedure, and cooperation-inter local and privatisation.
Some development strategic of local government performance choised based on six strategic issues in order to be applied in implementing a regional autonomy, namely; increasing of human resources quality, application of leadership pattern, increasing of organization flexibility and adaptibility, applicated at productivity and effectivity of RMIS, simplification of system and procedure and increasing of cooperation-inter local and privat sector.
In facing a free market, the local governmental apparatus of Badung Regency which involved in public sector must have enthusiasm and entrepreneurship vision that builded by human resources development, institution and legislation. Therefore, they must be continously builded by both regional autonomy team or technical department in order to carry out the autonomy at effectively and efficiently.

Keywords: local autonomy, developing performance, strategic management